REVIEW JURNAL

Judul Jurnal          : “IT&C support for decision making in notary offices”

Vol & Halaman        : Vol 3, No. 3, No. 2

Tahun                    : 2013

Link                       : Jurnal IT&C SUPPORT FOR DECISION MAKING IN NOTARY OFFICES

Penulis                   : George Schin, Margareta Racovita

Tujuan                   :  -  Mengetahui strategi alternatif yang paling efektif yang harus

       digunakan pada kantor notaris.

- Mengetahui nilai harapan keuntungan atau kerugian masing- masing level pelayanan terhadap konsumen yang berbeda.

- Mengetahui pengolahan software WinQSB dalam analisis keputusan sehingga manajer mampu membuat keputusan dari sudut pandang finansial atau keuangan.

Metode                 : analisis keputusan, pohon keputusan (decision tree),

Software WinQSB.

Studi kasus Hak Kekayaan Intelektual "Gugatan Hak Paten Yahoo ke Facebook"

         Menjelang rencana go public Facebook ternyata muncul masalah baru yang menghampiri raksasa jejaring sosial ini. Yahoo baru saja mengajukan gugatan kepada Facebook terkait 10 hak paten. Masalah hak paten biasa terjadi antara pembuat smartphone, tetapi ini untuk pertama kalinya masalah ini diributkan oleh kedua “raksasa” internet.

Simbol – Simbol dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

            Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR) atau Geistiges Eigentum, dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Adalah Fichte yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Yang dimaksud dengan hak milik disini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. Istilah HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual)

Istilah – Istilah dalam Hak Kekayaan Intelektual

Istilah – Istilah dalam Hak Kekayaan Intelektual

1.                  Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, cekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

2.                  Pemegang Hak Cipta

Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.

Studi Kasus Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kemiskinan

Studi Kasus

     Selama beberapa tahun terakhir ini perkembangan teknologi informasi (TI) semakin maju sejalan dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Pengenalan terhadap perangkat teknologi pun seharusnya sudah dilakukan sejak dini agar tidak “gaptek” atau gagap teknologi di era globalisasi yang semakin berkembang apalagi di Indonesia.

    “Anak-anak Indonesia seharusnya sudah dikenalkan pada teknologi itu sejak pre-school. Sekitar usia empat tahun.” ujar Tika Bisono, dalam acara Memanfaatkan Perangkat Tehnologi untuk Pengembangan Kreativitas Anak, di Kidzania, Jakarta, Selasa (19/2).

Studi Kasus Kependudukan

1. Studi Kasus

Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI)

Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU No.62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati , maka pemohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa. Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis

Studi Kasus Kewarga Negaraan

Studi kasus

Kisah cinta yang unik antara seorang wanita asal Bridgewater, Britania Raya dengan seorang pria asal Padang, Sumatera Barat, menghebohkan dunia maya. Berdasarkan foto-foto yang diunggah lewat Facebook, Jennifer Brocklehurst(WNA) dan Bayu Kumbara(WNI) menikah pada Minggu, 9 Agustus lalu.
Uniknya, pernikahan yang menghebohkan jagat maya ini tak berlangsung semudah itu. Lewat akun Tilt milik Jennifer, ia menjelaskan bagaimana saat ia jatuh cinta dengan Bayu yang diketahui lulusan Universitas Andalas jurusan Antropologi. 

Undang-undang & Peraturan Kewarganegaraan

Pada tanggal 1 Agustus 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diundangkan dan diberlakukan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

Hal-hal yang menonjol dari Undang-Undang di atas adalah:

1. Sifat non-discriminatif yaitu status kewarganegaraan Indonesia seseorang tidak lagi ditentukan berdasarkan ras, keturunan, suku bangsa, agama dsb, tetapi ditentukan berdasarkan aturan hukum.
2. Memberi kewarganegaraan terbatas kepada:
   • Anak WNI yang lahir dari suatu perkawinan campuran.
   • Anak WNI yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.
   • Anak dari pasangan WNI yang lahir di negara yang menganut asas ius soli.
   • Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah dan diakui oleh ayahnya yang WNA.
3. Memberi kesempatan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan campuran yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin.
4. Persamaan di depan hukum bagi perempuan dan laki-laki untuk mengajukan pewarganegaraan.
5. Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.
6. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi seorang ayah atau ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya.

Produk Hukum

Berikut ini adalah kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya yang terkait dengan Kewarganegaraan.

1. Undang-undang no 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia no M.01-HL.03.01 tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia no M.02-HL.05.06 tahun 2006 tentang tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia no M.08-HL.04.01 tahun 2007 tentang tata cara pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai WNI yang berkewarganegaraan ganda.

Produk Hukum Lama

1. UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.

Sumber : consular indonesia ottawa